Samarinda – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud MenemUi Para Pendemo Dari Aliansi Mahakam Berdiri Di Atas Truk Di Depan Gedung Dewan Dan Berjanji Demonstroduangan MemperjuyJangan Aspirasi Yn LnaKaKaKan Disampaan.
Di Hadapan Para Pendemo Hasanuddin Menegaskan Komitmen Lembaga Legislatif Daerah Untkas Berdiri Bersama Masyarakat Dan Mahasiswa Dalam Menyuarakan Tuntutan-Tuntutan Mereka.
“Tenang Rekan-Rekan Semua, Dierah Kami Sama-Sama Memperjuangkan Rekan-Rekan Semua, Masyarakat, Dan Mahasiswa,” Kata Hasanuddin Berorasi di Depan Para Pendemo, Di Samarinda, Senin (1/9).
IA Memastikan Bahwa Dprd Kaltim Terus Mengawal Aspirasi Tersebut. Menurutnya, Sebagai Wakil Rakyat, Sadiah Menjadi Kewajiban untuk merealisasikan permintaan masyarakat.
“Wakil Rakyat Memperjuangkan Permintaan Masyarakat Dan Tuntutan Mahasiswa, Kami Siap. Ini Bukan Omong Kosong, Tapi Bukti Nyata,” Tambahnya, respon Yang Disambut Dari Massa AKSI.
Secara Terpelah, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, Menyatakan Bahwa Seluruh Anggota Dewan Pada Dasarnya Sepakat Delangan Tuntutan Yangahonakan Oleh Aliansi Mahasiswai.
Beberapa Isu Yang Diangsat meliputi Penghapasan tunjangan BAGI ANGGOTA DPR HINGGA Pengesahan Rancangan Undang-Lundang Tentang Perampasan Aset.
“Intinya Kita Sepakat Dan Setaju Delangan Semua Tuntutan Aliansi Mahakam Tadi,” Ujar Pria Yang Akrab Disapa Ayub.
Ia Mengakui Bahwa Sebagian Besar Isu Yang Diangsat Merupakan Isu Berskala Nasional, Sehingga Dprd Di Tingkat Provinsi Tidak Memiliki Kewenangan UNTUK Mengambil Keputusan Final. Meskipun Demikian, pihaknya Berkomitmen untuk Mengawal Dan Meneruskan Aspirasi Tersebut Ke Pemerintah Pusat.
“Kita Menyadari Bahwa Anggota Dewan Haru Bersifat Empati. Jangan Kemudian Menimbulkan Gejolok Atau Hal-hal-hal yang mengunjukkan Ketidatpedulan Delangan Penderitaan Rakyat,” Tuturnya.
Terdapat 11 Tuntutan Aksi Yang Disampaikan Yakni:
1. Tolak Ruu Kitab Undang-Lund Hukum Pidana (Kuhp).
2. Hapus tunjangan Mewah DPR.
3. Sahkan Ruu Perampasan Aset, Ruu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Dan Ruu Masyarakat Adat.
4. Tingkatkan Kesejahteraan Guru Dan Dosen Serta Tingkatkan Pendidikan Didaerah 3t.
5. Tolak Pemutihan Dosa Pemerintah.
6. Cabut uu Yang Tidak Berpihak Kepada Rakyat.
7. Hentikan Represifitas Terhadaap Gerakan Rakyat.
8. Ciptakan Kebijakan Yang Pro Terhadap Rakyat.
9. Hentikan Oligarki Politik Dan Demokrasi Pulau.
10. Tegkan Supremasi Hukum.
11. Hentikan Kejahatan Ekologis Dan Pertambangan. (Penggemar)
About the Author
