Samarinda – Pemerintah provinsi Kalimantan Timur Memperjuangkan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kepada Pemerintah Pusat Agar Tak Dipangkas Argumenti Mengenai Dampak Ekologis Sumber Dayanggung.
“Insyaa Allah Ini Akan Menyampaan Ke Pusat Terkait Gangan Kondisi Di Kaltim, Jadi Muda-Mudahan Tidak Lihat Besaran Fiskal Tapi Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Kondisi Kaltim yang Masih Masih Masih Masih Memerkura,” Kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni Di Samarinda, Jumat.
Langkah advokasi ini diambil Sebagai respons atas adanya potensi pemangkasan transfer dana Dari patat ke daerah dapat memengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). PEMANGKASAN TERSEBUT MENCAPAI RP5 TRILIUN.
Menurut Sri Wahyuni, Argumenti Yang Diperkuat Adalah Fakta Bahwa Kaltim Menanggung Beban Linggung Dan Dampak Sosial Yang Signifikan Dari Berbagai Sektor Industri Ekstraktif Yang Yang Menjadi Sumber Penerima Negaraan.
Oleh Karena Itu, Dana Kompensasi Yang Sepadan Sangat Diperlukan Untkal Membiayai Pembangunan Yang Lebih Maju Dan Berkelanjutan, Sekaligus untuk Mereduksi Berbagai Dampak Negatif Yang Telah Terjadi Selama Puluhan Dahuh Tahum.
Ia menkankan Bahwa Pemerintah Pusat Semestinya Tidak Hanya Melihat Besaran Fiskal Kaltim Yang Terkesan Besar, Tetapi beda melihat Kebutuhan Riil di Lapangan Dasonah Dasruktor Dasruktor Dasruktor.
Pemprov Kaltim saat ini Pun Masih Terus Melakukan Simulasi Internal UltiK Menyesuaika Postur Anggraran Apabila Pemangkasan Dana Transfer Dari Pusat Benar-Benar DireaLisasikan.
Beberapa Opsi Yang Dipertimbangkangkan Antara Lain Adalah Pengurangan Program Program Program Program Yang Telah direncanakan Atau Melakukan PENYESUAIAN PAYA SEJUMLAH KEGIOORAN AGAR Program prioritas prioritas Tetap Dapat Berjalan.
Di Tengah Tantangan Fiskal Tersebut, Sri Wahyuni Menegaskan Komitmen Pemprov Kaltim Terhadap Tata Kelola Anggraran Yang Baik Dan Transparan.
Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Menjadi Instrumen Utama untuk Proses Seluruh, Mulai Darii Perencaan, Pengangaran, Hingga Pelaporan Secara Daring.
IA BerharaP SISTEM Digital Ini Dapat Meminimalkan Tingkat Penyelewengan Dan MeseGah Intervension Dari Pihak Mana Pun Dalam Penyusunan Kebijakan Anggara Daerah.
UPAYA PerjANGAN DBH INI, LANJUTNYA, AKAN DilAKukan SECARA KOLEKTIF BERSAMA DENGAN PARA BUPATI DAN WALI KOTA SE-KALIMUTAN TIMUR UNTUK MENYUARAKAN ASPIRASI DAN KONDISI DAERAH SECARA LEBIH KUAT KEPADA PEMERINKASI PEMERINGA (
About the Author
